Tantangan Bupati Warsubi Realisasikan “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Telah terjadi kegagalan paham antara tren pertumbuhan ekonomi Jombang dengan menyikapi efisiensi anggaran.

Oleh Pliplo Society

Warsubi resmi menjabat Bupati Jombang usai serah terima jabatan (Sertijab) di Ruang Paripurna DPRD Jombang, pada Rabu malam, 5 Maret 2025. Sertijab tersebut sekaligus menandai peralihan kepemimpinan Kabupaten Jombang, dari Penjabat Bupati Teguh Narutomo kepada Bupati terpilih Warsubi.

Dalam pelaksanaan sertijab, Bupati Warsubi didampingi Wakil Bupati M Salmanudin Yazid. Turut menyaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda Kabupaten Jombang, pimpinan dan anggota DPRD Jombang, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se - Kabupaten Jombang, serta camat se-Kabupaten Jombang.

Sertijab yang berlangsung dalam suasana bahagia itu, diawali penandatanganan dokumen oleh Penjabat Bupati Jombang Teguh Narutomo, yang secara resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Bupati Jombang Warsubi untuk periode 2025-2030.

Dalam orasi perdananya, Bupati Warsubi menjabarkan lima misi utama yang diusung selama kampanye Pilikda 2024 kemarin, yakni “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,”.

Pertama, Bupati Warsubi akan meningkatkan kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, religius, dan berdaya saing global. Kedua, akan membangun ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Ketiga, mempercepat pemerataan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Keempat, memperkuat ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal, dan Kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Untuk merealisasikannya, Bupati Warsubi telah menyusun visi misi ke dalam delapan program sebagai prioritas. Di antaranya, pembangunan desa dan kota yang inklusif; peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; pengentasan pengangguran; penguatan infrastruktur dan ekonomi; pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan; pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; memperkuat harmoni sosial; dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Apresiasi Gubernur

Sertijab pun mendapat sambutan baik dan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam pertemuan Khofifah mengatakan, program telah dirancang dengan baik, detail dan terarah. Namun tinggal bagaimana membangun sinergi dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,

“Program ini sudah sangat bagus dan detail. Namun, yang paling penting adalah memastikan sinergi dari level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar hasilnya bisa lebih terasa,” kata Khofifah, yang dikutip berbagai media lokal di Jombang.

Khofifah sangat mengharapkan pentingnya target pertumbuhan ekonomi yang terukur di Kabupaten Jombang. Ia pun meminta kepada Bupati Warsubi, pertumbuhan ekonomi Jombang harus mencapai hingga 9%.

Selain itu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), gubernur berharap harus tercapai hingga di atas 85. Karena dalam penilaian gubernur, Jombang sendiri dipandang telah menunjukkan tren positif dengan capaian di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Dengan demikian Gubernur Khofifah, mengajak seluruh kepala darah di Jawa Timur untuk berdiskusi mengenai implementasi program yang sudah digagas. Terutama program Makan Bergizi Grastis (MBG) dan pendirian Sekolah Rakyat bagi anak keluarga miskin.

Efisiensi Anggaran

Namun di balik harapan Gubernur Khofifah, muncul pertanyaan besar; apakah efisiensi anggaran yang sudah diintruksikan Presiden Prabowo Subianto benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang?

Pertanyaan selanjutnya, apakah justru menimbulkan dampak negatif atau bahkan pesimistis dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Jombang?

Telah terjadi kegagalan paham, menurut catatan ini, antara tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang. Dengan menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Presiden Prabowo yang telah menetapkan target penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Yang mencakup pemangkasan Rp 256,1 triliun untuk kementerian dan lembaga serta Rp 50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. Tentu saja secara nominal cukup besar dan memang mampu menghemat anggaran 8,47% dari total APBN Rp 306,69 triliun.

Namun sekali lagi, kalau efisiensi hanya untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara konsekuensi, tentunya akan memikul beban berat Bupati Warsubi dalam mengelola Kabupaten Jombang. Dan tantangan Bupati Warsubi dalam merealisasikan “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Program MBG bisa jadi akan menimbulkan dampak negatif pada realisasi program Bupati Warsubi sendiri. Seperti program membangun desa dan kota untuk semua, yang dijanjikan kepada masyarakat Jombang, sebesar Rp 800 juta – Rp 1 miliar per tahun. Dan program kegiatan Rukun Tetangga (RT) dengan alokasi Rp 5 Juta per RT per tahun.

Implikasinya Bupati Warsubi bisa terjebak pada sikap dilematis antara mengoptimalkan program pemerintah pusat dengan program yang ia janjikan kepada masyarakat Jombang. Secara legitimasi Warsubi adalah bupati pilihan masyarakat Jombang. Secara definitif, ia adalah bupati yang dilantik Presiden Prabowo, pada 20 Februari 2025.  

Akhirnya, di tengah sikap dilematis ini, akan memunculkan pemerintahan daerah kurang terkontrol. Bisa jadi akan menimbulkan kurangnya transparansi, sekaligus akuntabilitas dalam pemerintahan Kabupaten Jombang.

Sehingga muncul peluang tindakan koruptif  oleh pelaksana program, yang dalam hal ini tegas dikatakan Bupati Warsubi dalam orasi perdananya; “Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami jalankan dengan sepenuh hati demi kemajuan Jombang,”.

.